Sebab Dua Periode Tak Bangun RSUD di Kota Tangerang Masih Jadi Tanda Tanya
TitikKata – Kenapa di dua periode masa kepemimpinan Wali Kota, dan Wakil Wali Kota Tangerang, Arief R. Wismansyah dan Sachrudin tidak membangun Rumah Sakit Umum daerah (RSUD) baru? Padahal, hal tersebut dapat menjadi catatan buruk dalam jejak kepemimpinan mereka. Mengingat Kota Tangerang saat ini hanyak memiliki satu RSUD tipe C.
Tentunya pertanyaan itu hanya bisa dijawab oleh kedua pemimpin yang menjabat sejak tahun 2013, itupun kalau salah satu diantara mereka berdua berani menjawab dan secara jujur.
Untuk diketahui saat ini tercatat 383.387 warga Kota Tangerang yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan kesehatan. Alih-alih membangun fasilitas kesehatan, Duet Arief-Sachrudin hanya menggelontorkan miliaran rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai iuran kesehatan warga miskin kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melalui program Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Padahal, selain untuk memaksimalkan layanan kesehatan, RSUD dapat memberi kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi pelayanan kesehatan, yang kemudian PAD tersebut bisa dipergunakan kembali untuk membiayai program-program Pemerintah Daerah untuk pelayanan kesehatan.
Peluang untuk menambah PAD melalui retribusi pelayanan kesehatan, dapat terlihat dari jumlah klaim BPJS kesehatan seluruh RS di Kota Tangerang, untuk Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL) ditahun 2022 sebanyak Rp863.368.573.974 sedangkan Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL) ditahun 2022 sebanyak Rp1.106.802.529.012.
Diawal, Senin (23/3/2023) ketika ditanya mengenai tidak dibangunnya RSUD dimasa kepemimpinannya, Wali Kota Tangerang, Arief menyampaikan, bahwa Kota Tangerang telah memiliki fasilitas kesehatan terbanyak di Provinsi Banten.
"Kota Tangeranng itu kota dengan fasilitas kesehatan terbanyak se-Provinsi Banten, harusnya berapa dibangun RSUD? Jadi udah cukup rasanya ya. Kita ngitung rasio tenaga kesehatan udah paling banyak, fasilitas kesehatan paling banyak, insyallah masyarakat Kota Tangerang semua bisa dilayani dengan baik. Bahkan kota ini melayani juga masyarakat disekitarnya kok, dari Kabupaten (Tangerang), dari Tangsel (Tangerang Selatan), ada yang dari serang ikut kesini,” tandasnya.
Namun, saat dipastikan kembali pada Senin (22/5/2023) jawaban Arief justru berbeda dari jawaban sebelumnya.
“Ada dua RSUD, ada RSUD Jurumudi yang insyallah mudah-mudahan tahun ini bisa operasinal. Ada satu lagi RSUD Panunggangan Barat yang sudah disiapkan yang sedang dipersiapkan lelang. Jadi informasi dua yang informasi yang gak pernah dibangun RSUD dari siapa ya wartawan? Jawab! Jadi wartawan jangan cuma bikin isu gitu lho oke,” kata Arief.
Angka klaim BPJS Kesehatan itu termasuk yang bersumber dari APBD Kota Tangerang pada akhirnya sebagian besar mengalir ke Rumah Sakit-Rumah Sakit swasta.
“Kalo 2022, rumah sakit sama tadi Sari Asih Sangiang jumlah kasusnya 212.173 total biaya Rp62.749.539.500 dan rumah sakit umum An Nisa kasus 208.957 total biaya Rp59.188.302.100 dan rumah sakit Hermina Tangerang 187.845 dan dengan jumlah biaya Rp52.993.522.500, ini rawat jalan tingkat lanjutan,” kata Kepala BPJS Kota Tangerang, Ratih Trinastiti Dewayani ditemui di kantornya, Selasa (9/5/2023).
“Rawat inap yang pertama, kasus tinggi di rumah sakit Sari Asih Sangiang (dengan) 16.699 (kasus) total biaya Rp66.943.878.800, (RS) Bhakti Asih (dengan) 13.806 (kasus) biaya Rp65.565.651.300 dan rumah sakit Sari Asih Cipondoh jumlah kasus 13.390 dengan total biaya Rp48.649.696.450,” tandasnya.
Lalu, kenapa Arief dan Sachrudin seperti mengacuhkan potensi PAD dari retribusi layanan kesehatan itu? Sementara, pendapatan pelayanan kesehatan yang bersumber dari RSUD Kota Tangerang dapat diperkirakan tidak terlalu banyak berkontribusi terhadap PAD, mengingat type C lalu daya tampung serta fasilitasnya.
Hingga informasi ini disampaikan, titikkata masih terus mengembangkan informasi-informasi terkait, dengan menelusuri dan mengkonfirmasi berbagai pihak.
Baca Berita Menarik Lainnya di GOOGLE NEWS
