Loading...

Sederet Temuan BPK Iringi Raihan Opini WTP Pemprov Banten Tahun 2023

Sederet Temuan BPK Iringi Raihan Opini WTP Pemprov Banten Tahun 2023
Penyerahan LHP BPK RI ke Pemerintah Provinsi Banten. Foto: M.Jen
Reporter: M.Jen | Editor: Tama

TitikKata.com-Badan Pemeriksa Keungan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten tahun anggaran 2023 di ruang rapat paripurna DPRD Banten, KP3B, Curug, Kota Serang.

Kepada TitikKata, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Banten, Dede Sukarjo menjelaskan prihal terkait.

“Kami memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laproan keuangan pemerintah Provinsi tahun 2023,” ujar Sukarjo, Jumat (6/4/2024).

Meski mendapat WTP, BPK memberikan catatan terhadap empat temuan antara lain pengelolaan pajak air permukaan belum optimal, penggunaan dana bos pada lima satuan pendidikan tidak sesuai ketentuan, belanja modal gedung dan bangunan serta jalan irigasi dan jaringan belum seutuhnya sesuai spesifikasi kontrak, dan pengelolaan aset tetap Pemprov belum sepenuhnya memadai.

“Sejumlah catatan yang memang harus segera ditindaklanjuti untuk lebih meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Banten juga sekaligus dalam rangka meningkatkan masalah pelayanan, kemudian juga peningkatan kesejahteraan,” katanya.

Sementara, Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengklaim, pihaknya akan segera menindaklanjuti semua temuan BPK.

“WTP ini sesuatu yang dasar untuk kita menindaklanjuti hal-hal yang direkomendasikan sebelumnya. Jadi kita akan selesaikan apa-apa yang tadi disampaikan oleh BPK,” katanya.

Senada, Ketua DPRD Banten Andra Soni menambahkan, pihaknya akan melakukan pengawasan atas temuan BPK dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintahan.

“Kami juga ikut mengawasi dan kemudian kami juga jadi objek pemeriksaan sehingga kami diperiksa juga dan ini jadi evaluasi kita. Inshallah Banten harus dibangun bersama sama,” pungkasnya.

Baca Berita Menarik Lainnya di GOOGLE NEWS

Berita Terkait