Stagnan! Pengamat Sebut Target PAP Pemprov Banten Berpotensi Bocor
Titikkata.com - Pengamat ekonomi dari Universitas Bina Bangsa, Prof. Dr. Bambang Dwi Suseno soroti target Pajak Air Permukaan pada Pemerintah Provinsi Banten tidak mengalami kenaikan signifikan atau tetap Rp42 miliar di APBD Perubahan 2024.
Seperti disampaikan Bambang Dwi Suseno kepada TitikKata, saat ditemui di kampus Universitas Bina Bangsa, Kota Serang, Jumat (29/11/2024).
“Kalau stagnan di Rp42 miliar, berarti ada sumber daya yang hilang kan, tingkat kebocorannya luar biasa. Artinya potensi kebocoran, potensi yang tidak bisa didapatkan, potensi menjadi realisasi pendapatan. Nah kalau pemerintah daerah nggak segera melakukan katakanlah pembaharuan dalam sistem berpikirnya, kemudian sistem tindakan dan pengawasannya. Kalau selamanya ngga begitu yah stagnan terus hanya Rp42 miliar,” ujar Bambang.
Menurutnya, Pajak Air Permukaan menjadi masalah kronis, karena diduga terjadi kebocoran dan penguapan yang mengakibatkan pendapatan daerah boncos. Sebab itu, Dia mendorong pemerintah untuk segera mengambil tindakan serius demi mengembalikan sumber pendapatan yang hilang, terutama penguatan sistem pengawasan dengan memanfaatkan teknologi seperti drone, sensor, atau sistem digital untuk memonitor pengambilan air oleh perusahaan secara real time.
“Pajak air permukaan kan sebenarnya masalah kronis yang perlu ditangani bersama. Artinya kalau pemerintah sadar bahwa itu bagian dari PAD saya kira perlu dibuatkan satu sistem yang sangat memadai. Jadi sistemnya itu bukan hanya sekedar sistem SOP dan seterusnya, tapi menggunakan intervensi teknologi. Nah kalau itu sudah terintegrasi dengan teknologi maka pendapatan asli daerahnya itu pasti bisa mudah, mendeteksi nya kan volumenya jelas, setorannya jelas. Kita kan selama ini relatif ketinggalan dari sisi teknologi,” katanya.
Disisi lain, Guru Besar Program Studi Magister Manajemen Universitas Bina Bangsa itu juga menilai, Pemprov selama ini dininabobokan oleh Pajak Kendaraan Bermotor, sehingga ketika opsen pajak diberlakukan Pemprov akan kehilangan Rp1 sampai Rp2 triliun dari pajak tersebut.
Maka dari itu, Pajak Air Permukaan yang potensinya puluhan hingga ratusan miliar harus segera dikejar untuk menutupi Pajak Kendaraan Bermotor.
“Sebenarnya kan potensi PAD kita memang dininabobokan oleh pajak kendaraan bermotor. Itu kan tingkat kesulitannya kan kalau pajak air lebih sulit kan, meneka low invesment lebih sulit, tetapi kalau mau mendiversifikasi pendapatannya. Nah mestinya harus kreatif lagi sekarang mencari jalan mendiversifikasi pendapatan,” tuturnya.
“Sebenarnya kalau kecerdasan atau kemampuan mengelolanya bagus, cerdik itu sebenarnya luar biasa besar, bahkan air permukaan itu anugerah Allah yang melimpah sedemikian rupa. Sayangnya kan kita belum sadar bahwa itu menjadi sumber daya. Selama ini air dibuang aja padahal bisa dikelola sedemikian rupa, dari mulai air konsumsi, pabrik bisnis dan seterusnya sampai air minum, air pertanian, air perkebunan dan seterusnya. Saya kira pemerintah Provinsi harus berpikir, merubah pola pikirnya bahw air adalah satu kekuatan daya saing dari wilayah Banten,” tandasnya.
Baca Berita Menarik Lainnya di GOOGLE NEWS
