Bicaranya pejabat pemerintahan yang berwenang, ya itu bagian dari tindakan keputusan atau tindakan yang nyata faktual. Nah itu bisa gak di persoalkan dimata hukum? Bisa menurut UU 30 tahun 2018 bisa....
Kalau ITF yang tahun 2023 itu dananya belum di cairkan, karenakan ada perubahan pada saat tahun ini itu Pak Pj Gubernur menganggap bahwa program ITF ini kedepannya akan membebani APBD. Kemarim sudah kita...
Pergub) Provinsi DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Lanjutan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo Dalam Penyelenggaraan Fasilitas Pengelolaan Sampah Di Dalam Kota/Intermediate...
Jadi adanya arahan dari PJ Gubernur menyangkut persoalan sampah yang supaya dilaksanakan melalui teknologi RDF, kemudian ada satu yang disampaikan bahwa menyangkut masalah ITF ini tidak lagi menjadi prioritas...
