Ratusan Aset Pemprov Banten Belum Bersertifikat, Mayoritas Aset Lahan
TitikKata.com-Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKD) Provinsi Banten mencatat, 333 aset milik Pemprov Banten belum bersertifikat dari total 1.085 bidang aset.
Hal itu seperti disampaikan kepala BPKAD Banten, Rina Dewiyanti kepada TitikKata saat ditemui di pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Selasa (9/1/2024).
“2023 ini kita sudah hampir 75 persen dari catatan sertifikat aset kita yang sudah kita sertifikatkan. Jadi kita sisanya tinggal 333 bidang yang akan kita selesaikan mungkin sampai tahun 2025,” ujar Rina.
Rina merinci, dari 333 aset yang belum disertifikasi, didominasi aset tanah mencapai 171 bidang, sementara, untuk situ tinggal 127 bidang yang masih bermasalah.
“Kita mempunyai di catatan aset daerah kita situ itu 137, dari 137 situ itu kita lakukan pensertifikatan sudah 10 bidang sertifikat, nanti PR kita tinggal 127 lagi,” katanya.
Untuk menyelesaikan aset bermasalah, Rina mengakui, pihaknya telah menggandeng Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten guna mempercepat pengamanan aset termasuk situ Rancan Gede Jakung yang kini beralih fungsi jadi lahan pabrik dan dikuasai pihak lain.
“Kita menginginkan ada intervensi dari Datun kejati untuk proses penyelesaian cepat karena memang beberapa hal tentang aset ini peru ada intervensi agar lebih cepat,” tutur dia.
“Nah untuk Jakung ini memang baru aware untuk situ itu mungkin di 5 tahun terakhir ini kan kita bertahap, untuk menyelesaikan 10 bidang situ aja sudah luar biasa effort nya lama. Beda dengan bidang-bidang lain sudah clear atau bidang bidang lain yang diproses pengadaan, karena situ ini ktia akui pada saat pemeriksaan sekita tahun 2007 itu berdasarkan hasil inventarisasi dari kanwil BPN kita mencatat saja,” tandasnya.
Baca Berita Menarik Lainnya di GOOGLE NEWS
