Fasilitas pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PkB) yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Banten diduga kuat betentangan dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mendukung berbagai langkah strategis yang dilakukan PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk dalam memperkuat tata kelola perusahaan.
Ketika dikonfirmasi, Kepala Badan Pendapatan Pajak Daerah (Bapenda) Banten, Berly R Natakusumah, mengatakan seluruh penerimaan pajak daerah terpusat di RKUD Banten.
Pemindahan tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait penyimpanan uang daerah
PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk atau Bank Banten menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan di aula pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Kamis 10 April 2025.
Pj Bupati Lebak Iwan Kurniawan kepada TitikKata di Pendopo Bupati Lebak, mengintruksikan kepada Bank Banten untuk membuka pelayanan dihari libur kerja.
Pembangunan kantor pusat Bank Banten yang menghabiskan anggaran Rp22,6 miliar, tampak tidak bertentangan dengan sejumlah aturan dan ketentuan.
Pembangunan gedung pusat Bank Banten yang menelan dana sebesar Rp22 miliar dari Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten 2024, disinyalir tidak melalui mekanisme penyertaan modal.
