“Satu Juta Itu Tidak Layak!” PPPK Paruh Waktu Serang Protes...
28 Februari 2026 | 23:34Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Serang menyatakan keberatan atas usulan gaji Rp1.000.000 per bulan
Tag: Berita Serang
Legislatif
DPRD Serang Buka Opsi Kenaikan, Ini Besaran Gaji PPPK Paruh...
28 Februari 2026 | 23:28Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serang resmi tetapkan besaran gaji bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
Eksekutif
Menteri Desa Yandri Susanto: Stop Izin Ritel Modern Baru...
25 Februari 2026 | 21:02Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, mengaku akan menumbuhkan Koperasi Desa (Kopdes)di Provinsi Banten, khususnya di Kabupaten Serang.
Eksekutif
AHY Persiapkan Jalur Mudik di Kota Serang Aman dan Nyaman
22 Februari 2026 | 10:13Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan pemerintah tengah menyiapkan berbagai langkah untuk menghadapi arus mudik Lebaran 2026
Legislatif
Akademisi: RDP DPRD Serang soal Penanganan Banjir Justru...
2 Februari 2026 | 19:17Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serang terkait penanganan banjir dinilai sebagai langkah konstitusional yang justru dibutuhkan dalam situasi krisis.
Eksekutif
Pemkab Serang–DPRD Turun Tangan, 14 Ton Beras Dibagikan...
2 Februari 2026 | 09:11Pemkab Serang di bawah kepemimpinan Bupati Ratu Rachmatuzakiyah berkolaborasi dengan DPRD Kabuapaten Serang dalam memberikan bantuan kepada warga yang terkena dampak banjir.
Eksekutif
Pemkab Serang–DPRD Turun Tangan, 14 Ton Beras Dibagikan...
2 Februari 2026 | 09:11Pemkab Serang di bawah kepemimpinan Bupati Ratu Rachmatuzakiyah berkolaborasi dengan DPRD Kabuapaten Serang dalam memberikan bantuan kepada warga yang terkena dampak banjir.
Ragam
Laporkan Media ke Polisi, Langkah Wali Kota Serang Dinilai...
27 Januari 2026 | 11:57Langkah Wali Kota Serang Budi Rustandi melaporkan media lokal ke Polda Banten menuai kritik pengamat kebijakan publik karena dinilai berpotensi mencederai demokrasi dan kebebasan pers.
