Menuju 2026, Kantor Pertanahan Tangsel Gaspol Benahi Layanan...
30 Desember 2025 | 16:27Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan menargetkan zero tunggakan dan peningkatan layanan pertanahan di 2026 melalui digitalisasi dan pelayanan bebas calo.
Tag: Pelayanan Publik
Eksekutif
Proyek MPP Cikupa Hampir Rampung! Pembangunan Capai 90%,...
1 Desember 2025 | 17:10Pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) Cikupa capai 90%. Ditargetkan rampung akhir 2025 dengan anggaran Rp70 miliar untuk tingkatkan layanan publik Tangerang.
Ragam
Transformasi PAM Jaya, PWNU DKI: Prioritaskan Pelayanan...
18 September 2025 | 22:23PWNU DKI Jakarta mendukung transformasi PAM Jaya menjadi Perseroda, namun mengingatkan agar orientasi pelayanan publik tetap jadi prioritas utama. Waspadai jika air bersih jadi ajang komersialisasi.
Eksekutif
Pemkot Tangsel Atur Jam Kerja ASN Selama Ramadan 1446 H
4 Maret 2025 | 08:36Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) resmi menetapkan aturan jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) selama bulan suci Ramadan 1446 Hijriah.
Eksekutif
Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Pemkab Serang Permudah...
12 September 2024 | 12:35Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang terus melakukan inovasi pelayanannya untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan administratif.
Ragam
Persentase Penyelesaian Aduan Melalui Kanal SP4N-LAPOR...
10 Agustus 2024 | 21:27Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang dilakukan oleh...
Eksekutif
Mal Pelayanan Publik di Suvarna Sutera Segera Dibangun...
5 Januari 2024 | 14:42Tahun 2024 DTRB diamanatkan untuk melaksanakan pembangunan yang jadi priroritas yaitu gedung Mall Pelayanan Publik di kawasan Suvarna Sutera, Kecamatan Sindang Jaya. Dengan anggaran 37 Miliar dan memiliki...
Eksekutif
Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lebak Kini Dilengkapi Fasilitas...
18 Oct 2023 | 16:07Mal Pelayanan Publik ada penambahan gerai pelayanan dari kemenkumham dan Imigrasi. Dari imigrasi itu baru bisa melaksanakan paspor, kalau kemenkumham itu ada dua, pembuatan HKI dan konsultasi hukum.
