adsense_activation_code; ?> custom_header_codes; ?>

Tag: Pajak Kendaraan Bermotor

© https://titikkata.com

Pemprov Banten Akui Pembayaran PKB di Luar RKUD, Speakup:...

Pemerintah Provinsi Banten mengakui praktik pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) belum sepenuhnya melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

© https://titikkata.com

Diduga! Fasilitas Pembayaran PKB di Provinsi Banten Langgar...

Fasilitas pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PkB) yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Banten diduga kuat betentangan dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

© https://titikkata.com

Soal Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Pemprov Banten...

Ketika dikonfirmasi, Kepala Badan Pendapatan Pajak Daerah (Bapenda) Banten, Berly R Natakusumah, mengatakan seluruh penerimaan pajak daerah terpusat di RKUD Banten.

© https://titikkata.com

Opsen Pajak Berlaku 2025, Banten Terancam Kehilangan Pendapatan...

Dari hasil analisa dan gambaran ada memang dampak dari pemberlakuan opsen tersebut. Paling tidak, kami sudah melakukan simulasi dan hitung-hitungan kurang lebih 13 persen ( Rp1 triliun) berpengaruh terhadap...

© https://titikkata.com

Samsat Kelapa Dua Catat Surplus Rp914 Miliar Pendapatan...

Alhamdulillah realisasi pendapatan di UPT Samsat Kelapa Dua ini mencapai Rp914.341.838.700. Capaian ini surplus dari yang ditargetkan.

© https://titikkata.com

Penunggak PKB Terjaring Operasi Satlantas Polres Lebak...

Bulan ini bebas denda pajak sampai akhir Oktober. Segera dibayarkan untuk pajak kendaraannya. Dan untuk BBN 2 nya sampai bulan Desember bebas dendanya.

© https://titikkata.com

Hanya Rp1,3 Triliun Pendapatan Denda Pajak DKI Tahun 2023...

Pajak progresif itu sebenarnya sangat memberatkan buat kita. Kenapa memberatkan, Kalau misalnya orang punya satu kendaraan dia harus bayar sekian tapi begitu dia punya 2 itu ditambah dengan 35 persen...

© https://titikkata.com

Tunggak Pajak Kendaraan Bermotor, Puluhan Kendaraan Terkena...

operasi patuh pajak kendaraan bermotor dilakukan bersamaan dengan kebijakan fiskal daerah berupa bebas denda pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).