adsense_activation_code; ?> custom_header_codes; ?>

Tag: Pemerintah Kota

© https://titikkata.com

Tahun Ini 510 Rumah Tidak Layak Diperbaiki Pemkot Tangsel

Anggarannya, 71 juta dikalikan 510 unit, kurang lebih ada Rp35 miliar.

© https://titikkata.com

5 Isu Strategis Dibahas Dalam Rapat Paripurna RPJPD Kota...

Satu ekonomi, dua infrastruktur kota, ketiga daya saing SDM (Sumber Daya Manusia), keempat lingkungan, kelima tata kelola pemerintahan, pas. Ini RPJPD, ini penyerahan dari Pemkot (Cilegon) kepada DPRD.

© https://titikkata.com

Pemerintah Kota Serang Dinilai Tak Mampu Optimalkan Potensi...

Perda Rt - RW 2020 sampai 2040 ya untuk menjelaskan ada dua perubahan camatan khasemen dan Kecamatan walantaka menjadi pusat perdagangan jadi memang kita kan punya karakteristik dari masing-masing kecamatan...

© https://titikkata.com

Pemkot Serang Masuk Kategori Sangat Rentan Korupsi Versi...

Ada indikator yang diberikan KPK, supaya disampaikan oleh lembaga berupa dokumen di aplikasi jaga.id. nah ini setiap bulan kita pantau mereka untuk perkembangannya seperti apa nanti diakhir akan ada nilai...

© https://titikkata.com

SSB Lengkong United Berharap Perhatian Pemerintah, Gelar...

Harapan kami, karena tempat berlatih kita ini adalah lahan swasta bukan punya pemerintah, kami berharap ke depannya, Pemerintah Kota lebih perhatian lagi untuk memfasilitasi kami. Karena, wadah ini baik...

© https://titikkata.com

Geruduk Kantor DPRD Pegawai Honorer Kota Cilegon Menuntut...

Para pegawai honorer ini datang untuk menuntut DPRD Kota Cilegon, agar menyuarakan status kerja para pegawai honorer agar diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK).

© https://titikkata.com

DPRD Soroti Jabatan Kosong di 9 OPD Pemkot Cilegon

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon, menyoroti kekosongan jabatan pada 9 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota Cilegon.

© https://titikkata.com

Pemkot Buka Saluran Komunikasi Warga dan Pemerintah Melalui...

Pemerintahan Kota Tangerang Selatan, kembali menggulirkan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau Sistem Pengelolaan dan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N Lapor).